Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah (Bareta) “menggandeng” Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahap pertama, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi dan asistensi persiapan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Bareta. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Kusharyanto S.H.,M.A hadir langsung memberikan sosialisasi dan asistensi tersebut. Dalam paparannya, Bapak Kusharyanto S.H.,M.A menyampaikan setidaknya ada 4 bidang pengukuran opini pengawasan yakni (1) Input terkait kompetensi pelaksana dan sarana prasarana / manufacturing, (2) Proses terkait standar pelayanan, (3) Output terkait tingkat kepuasan masyarakat dan penilaian persepsi maladministrasi, (4) Pengaduan dan Pengawasan terkait mengukur pengelolaan pengaduan dan pengukuran tingkat kepatuhan terhadap tindakan korektif.
Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman dimaksudkan agar penyelenggara pelayanan publik dapat mencapai target peningkatan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal tersebut bermuara pada tercapainya harapan pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan prima ketika mengakses pelayanan di sektor pemerintahan. Kedepannya, Bareta akan terus bersinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk secara komprehensif melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Bareta. (Humas Bareta, 2023)
